Buku Penguatan Pembelajaran Nilai dan Moral Pancasila. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana mengubah seni administrasi mengajar pendidikan Pancasila di sekolah. Pola pengajaran akan diarahkan untuk lebih banyak memperlihatkan pola mengenai penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pengajaran pendidikan Pancasila selama ini kurang mengakomodasi substansi atau nilai-nilai dari Pancasila. “Ada kecenderungan pembelajarannya lebih pada pengetahuan, bukan kepada pembentukan sikap dan penanaman Pancasila,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Pada aspek afektif di pendidikan Pancasila, kata Muhadjir, kurang diberikan penekanan. Artinya, dalam pembentukan sikap menurut nilai Pancasila kurang diberikan kepada anak didik. Oleh sebab itu, kata dia, penyempurnaan pendidikan Pancasila perlu dilakukan di sekolah.
Menurut Muhadjir, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan sikap. Pertama yaitu memilih benar atau salah yang dilakukan dalam wilayah logika. Kedua yaitu perihal baik dan buruk, yaitu dilakukan dalam wilayah etika. Ketiga perihal indah dan jelek yang menjadi wilayah dari estetika.
Penanaman Nilai Pancasila untuk Penguatan Pendidikan Karakter.
Mendikbud Muhadjir Effendy, menekankan pentingnya aspek penanaman nilai Pancasila untuk pembentukan pendidikan karakter. Ia mengimbau bahwasannya semua pendidikan mempunyai tanggung jawab moral untuk penanaman nilai Pancasila sedini mungkin. Hal tersebut disampaikan Mendikbud dikala membuka acara Peluncuran Program Penanaman Nilai Pancasila Sebagai Wahana Pembangunan Watak Bangsa (Nation and Character Building).
Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno mengutarakan, penyempurnaan pendidikan Pancasila ini bukan memisahkan pelajaran sendiri perihal Pancasila. Tapi, pendidikan Pancasila yang tertanam di setiap mata pelajaran dipertegas dan diubah pendekatannya. Yang tadinya hanya memberi pengetahuan, sekarang menekankan pada pembentukan sikap.
Totok menyampaikan pada jenjang pendidikan paling rendah akan lebih banyak diberikan pendidikan mengenai perilaku. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin diperbanyak mengenai pengetahuan.
“Jadi metode pengajarannya berbeda untuk per jenjang, misalnya untuk kelas rendah menyerupai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas dua Sekolah Menengah Pertama lebih pada pembentukan watak,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Totok Suprayitno.
Totok memberi pola kalau anak berguru gotong royong, maka mereka pribadi diajarkan praktik gotong royong. Begitu juga untuk pelajaran empati, saling mengembangkan juga pribadi pada praktik.
Sedangkan untuk kelas tiga Sekolah Menengah Pertama hingga SMA, yang diajarkan lebih pada pengetahuan.
Sedangkan untuk kelas tiga Sekolah Menengah Pertama hingga SMA, yang diajarkan lebih pada pengetahuan.
“Semakin tinggi kelasnya, tatarannya beda. Tapi sudah masuk pengetahuan di dalam pelajaran itu,” tambah dia.
Totok menambahkan untuk evaluasi akan ada rapor karakter. Dalam rapor tersebut, tidak ada nilai, tetapi yang ada hanya rapor karakter.
Dalam rapor huruf juga anak tidak dihakimi apakah ia kolot atau pintar, kau baik atau jahat dan lainnya. Melainkan perkembangan anak dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Dalam rapor itu, guru diminta untuk mendeskripsikan huruf anak, misalnya salah satu nilai Pancasila yakni tenggang rasa yang dicerminkan melalui sikap menolong teman yang membutuhkan. Hal tersebut selama ini belum berkembang.
“Untuk tahap awal, masih masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN),” kata dia.
Dia berharap dari penanaman nilai-nilai Pancasila semenjak dini, maka akan lahir generasi yang mempunyai huruf Pancasila. Totok menyebut perubahan metode pengajaran itu akan dilakukan mulai tahun ini.
Pedoman dan Pelatihan Guru
Balitbang Kemendikbud juga menyiapkan Buku Penguatan Pembelajaran Nilai dan Moral Pancasila. Buku tersebut menjelaskan secara detail dan dibutuhkan bisa menjadi pedoman para guru. Tapi, Totok berharap sekolah sanggup mengembangkan pedoman tersebut, sehingga tidak perlu terlalu kaku.
Sedangkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Supriano menyampaikan pihaknya akan melatih sebanyak 1.020 guru PPKN mulai 15 Juli mendatang. Diharapkan guru-guru itu bisa mengubah metode pengajarannya dari sebelumnya berorientasi pada pengetahuan pada jenjang dasar menjadi penerapan nilai Pancasila.
Supriano juga mengungkap, para guru akan lebih banyak diberikan pengetahuan mengenai pedagogi dibandingkan konten pelajaran. Penyempurnaan pendidikan Pancasila ini dibutuhkan bisa diterapkan pada tahun pemikiran baru.
“Inilah nanti arah pelatihannya yaitu bagaimana praktik nilai Pancasila bukan hanya disampaikan dalam ceramah, tapi lebih banyak ke action,” ujar Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano.
Dalam Buku Penguatan Pembelajaran Nilai dan Moral Pancasila, antara lain dinyatakan khusus dalam mata pelajaran PPKn, pelaksanaan penguatan nilai moral Pancasila dilaksanakan secara langsung. Sedangkan dalam mata pelajaran lain dilaksanakan secara tidak langsung. Pelaksanaan penguatan nilai moral Pancasila secara pribadi pada mata pelajaran PPKn melalui kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan padagogis sanggup diarahkan melalui pengembangan sebagai berikut.
a. Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintegrasi kompetensi penerima didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai janji simpulan bentuk negara Republik Indonesia; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud filosofi kesatuan dalam keberagaman yang melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. Pengorganisasian ruang lingkup materi PPKn dikembangkan sesuai dengan prinsip mendalam dan meluas, mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Prinsip mendalam berarti materi PPKn dikembangkan dengan materi pokok sama, tetapi makin tinggi tingkat kelas atau jenjang makin mendalam pembahasan materi. Prinsip meluas berarti lingkungan materi dari keluarga, teman pergaulan, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta pergaulan dunia. Kedalaman dan keluasan materi sanggup dilihat dari rumusan KD.
c. PPKn memakai pembelajaran pribadi (direct instructional) dan tidak pribadi (indirect instructional). Pembelajaran pribadi yaitu pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan memakai pengetahuan penerima didik melalui interaksi pribadi dengan sumber berguru yang dirancang dalam silabus dan RPP. Pembelajaran pribadi menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan efek pembelajaran (instructional effect). Pembelajaran tidak pribadi yaitu pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran pribadi yang dikondisikan menghasilkan efek pengiring (nurturant effect).
d. Kebijakan implementasi Kurikulum 2013 ada dua mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang wajib mengembangkan sekaligus membelajarkan Kompetensi Inti (KI) yang berkaitan dengan KI-1 (Kompetensi Spiritual) dan KI-2 (Kompetensi Sosial). Dengan demikian menjadi terperinci bahwa PPKn mengemban misi menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan sikap religius dan sikap sosial.
e. Rumusan Kompetensi Dasar (KD) dalam KI-1 dan KI-2 merupakan bentuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, baik dalam kehidupan bergama maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu untk sikap atau moral Pancasila terdapat dalam KD-3 (Kompetensi Pengetahuan) dan KI-4 (Kompetensi Keterampilan).
Sedangkan Pelaksanaan penguatan nilai moral Pancasila secara tidak pribadi pada mata pelajaran selain PPKn, antara lain sanggup dilakukan melalui:
a. Identifikasi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang mengandung nilai moral Pancasila;
b. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam dokumen pembelajaran, termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), jurnal evaluasi sikap dan perilaku, dan pencapaian huruf dalam laporan hasil berguru penerima didik;
c. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di setiap tahapan dan acara pembelajaran di kelas maupun di luar kelas;
d. Menerapkan pengamalan nilai-nilai Pancasila pada setiap acara sekolah;
e. Memantau aktualisasi nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan seharihari penerima didik.
Selain itu, Buku Penguatan Pembelajaran Nilai dan Moral Pancasila ini juga memberi panduan pengintegrasian nilai-nilai pancasila bagi satuan pendidikan baik melalui acara kokurikuler maupun ekstrakurikuler serta pengintegrasian nilai-nilai pancasila selain pada mata pelajaran PPKN.
Link Unduh / download Buku Penguatan Pembelajaran Nilai dan Moral Pancasila pdf (disini)
Demikian isu perihal Buku Penguatan Pembelajaran Nilai dan Moral Pancasila. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.