Update Lengkap - Download Kumpulan Skripsi Untuk Jurusan Aturan Tata Negara Terbaru

Download Kumpulan Skripsi Untuk Jurusan Hukum Tata Negara Terbaru -Teman sahabat dimana saja berada, nah pada kesempatan yang senang ini pendidikananakusiadewasa ingin membagikan beberapa kumpulan skripsi yang sanggup sahabat sahabat jadikan sebagai materi refrensi atau rujukan, pendidikananakusiadewasa juga menyediakan sekitar 400 pola judul skripsi yang sanggup sahabat sahabat gunakan untuk dijadikan judul skripsi sahabat teman, biar dengan adanya skripsi ini sahabat sahabat sanggup lulu sempurna waktu, Ammiin.

Download Kumpulan Skripsi Untuk Jurusan Hukum Tata Negara Terbaru

Download Kumpulan Skripsi Untuk Jurusan Hukum Tata Negara Terbaru - Nah untuk ketika ini saya telah menyediakan kumpulan skripsi yang sanggup teman-teman gunakan semestinya. Saya juga akan memperlihatkan link download untuk skripsi yang lain, jangan lupa pantau terus ya blog pendidikananakusiadewasa sebab akan selalu di update.

Ini merupakan kumpulan dari Skripsi untuk jurusan Jurusan Hukum Tata Negara , Silahkan sahabat sahabat mendownloadnya secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun, dan jangan lupa jikalau dijadikan sumber skripsi, untuk mencantumkan pendidikananakusiadewasa.com :

1	Skripsi Untuk Jurusan Hukum Tata Negara 1	Aktif	Download
2	Skripsi Untuk Jurusan Hukum Tata Negara 2	Aktif	Download
3	Skripsi Untuk Jurusan Hukum Tata Negara 3	Aktif	Download
4	Skripsi Untuk Jurusan Hukum Tata Negara 4	Aktif	Download

400 Contoh Judul Skripsi untuk jurusan Hukum Tata Negara

PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI BERDASARKAN GAAT/WTO AGREEMENT DALAM KEBIJAKAN PROGRAM MORIL NASIONAL INDONESIA
FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DLM SISTEM KETATANEGARAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA)
PENGAWASAN PREVENTATIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA POLA PENGOLAHAN LIMBAH AIR PD ANEKA KIMIA)
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH (STUDI DI KOTAMADYA DATI II MALANG)
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI DI DLM KEANGGOTAAN DPRD (STUDI DI DPRD KOTAMADYA DATI II MALANG)
KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (STUDI DI PT SEMEN GRESIK (PERASERO)
PELAKSANAAN PHK BERDASARKAN UU NO 12 TH 1964 (STUDI DI KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA MALANG)
EFEKTIFITAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN BUNULREJO, KEC. BLIMBING, DATI II KOTAMADYA MALANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI MENTRI DLM NEGERI NO 8 TH 90 TTG PEMBINAAN LSM (STUDI DI KANTOR SOSPOL KODYA MALANG)
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL PADA SMU BERDASARKAN UU NO 2/89 DI KODYA DATI II SEMARANG
PELAKSANAAN PERDA NO 6 TH 1977 TTG KEBERSIHAN, KERAPIAN, KEINDAHAN, KESEHATAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II REMBANG
KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DLM PENATAAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BUS, NON BUS DAN ANGKUTAN BARANG DI KAB. DATI II DEMAK
HUBUNGAN KERJA CABANG DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DATI I JAWA TENGAH DG KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DI KAB. MALANG
DAMPAK KEPENDUDUKAN DI DLM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DATI II KAB. KLATEN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 6 TH 92 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DLM UPAYA MENUNJANG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI KAB. DATI II KUDUS
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMAN TENAGA KERJA KAB. GROBOGAN DLM MENGHADAPI MASALAH KETENAGAKERJAAN
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK ANGKET dewan perwakilan rakyat RI DLM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAH
PERANAN BIRO KEUANGAN DLM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI PT KING RUBBER SEMARANG
PERANAN DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTAB YOGYAKARTA PERIODE THN 2005-2007
PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI KEC. KALASAN, KEC. SAYEGAN, KEC. MLATI, KAB.DATI II SLEMAN
ANALISIS TERHADAP PASAL 68 AYAT 1 UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH DLM KAITANNYA DG KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NO 14 TH 2001 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BANDAR LAMPUNG
PROSEDUR PEMBAYARAN ANGGARAN PEMBANGUNAN MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ANALISIS TERHADAP POSISI DAN FUNGSI DPRD MENURUT UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
IMPLIKASI BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 1999 TTG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS UGM
PERAN DPRD KAB.BANTUL DALAM PENETAPAN TATA TERTIB DPRD DI KAB. BANTUL TH 2002
OPTIMALISASI PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH dewan perwakilan rakyat DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 DI KAB. KULON PROGO
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 8 TH 1999 TTG RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA SURAKARTA UII
PENGAWASAN DPRD KOTA JOGJA THD LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA JOGJAKARTA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TINJAUAN YURIDIS KONVENSI KETENAGAKERJAAN SBG SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 25 TH 2000 TTG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN (STUDI KASUS DI KEC. NGAWEN, KAB. GUNUNGKIDUL)
PERANAN KEPALA DESA DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UU NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DESA DI DESA CIBENDA KAB. CIAMIS
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA JOGJAKARTA
PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DLM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA SURABAYA
STUDI KEMANFAATAN DANA PERIMBANGAN BAGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA
STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DI BENTUKNYA DINAS KETERTIBAN KOTA YK UGM
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. ROKAN HULU PROP. RIAU
PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DIY DLM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YK
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROP. DIY TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 UII
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TTG PAJAK PARKIR DLM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKULU
PENGGUNAAN TANAH EKS BENGKOK SETELAH PERALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KAB. NGANJUK)
PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA DATI II YK
ARTI PENTINGNYA PEMILU DLM MEMYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH Taman Kanak-kanak II KAB. BANTUL
PERANAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH Taman Kanak-kanak II KAB. BANTUL
EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YK UAJY
PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA (SUATU KAJIAN HUKUM) HAN
PERGESERAN KEWENANGAN MPR MENURUT Undang-Undang Dasar 1945 UMY
FUNGSI BAPPEDA KAB. BATANGHARI DLM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN
IMPLEMENTASI PASAL 27 Undang-Undang Dasar 45 TTG HAK TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN PADA MASA KEKUASAAN ORDE BARU (KAJIAN KRIYIS PRAKTEK HAM BAGI RAKYAT INDONESIA MASA ORDE BARU)
PERKEMBANGAN WEWENANG DAN HAK dewan perwakilan rakyat MENURUT Undang-Undang Dasar 1945, KONSTIOTUSI RIS 1945, Undang-Undang Dasar 1950 DAN Undang-Undang Dasar 1945 SETELAH PERUBAHAN
KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA WIDOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN)
PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DU DAERAH Taman Kanak-kanak II SLEMAN
PERAN DPRD DLM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA)
KEDUDUKAN DAN PERANAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI PADA MASA ORDE BARU
PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK
DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI
URGENSI KOMISI KONSTITUSI DLM PROSES PENYEMPURNAAN AMANDEMEN Undang-Undang Dasar 1945
TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
PERANAN DPRD DALAM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUPATI GUNUNGKIDUL
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI KAB. MALUKU TENGGARA UGM
KEGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROP. DATI I JAWA TENGAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DAERAH
KEDUDUKAN BUPATI KEPALA DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 5 TH 1974 DG UU NO 22 TH 1999)
STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL DLM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANVE
PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA YK DLM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA YK (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH SETELAH UU NO 22 TH 1999) UAD
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PNS DI PTUN YK
PERANAN DPRD DLM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KAB. BANTUL (TELAAH KRITIS DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 1999-2003)
PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PELAKSANAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA YK (TINJAUAN YURUDIS TERHADAP PERDA KOTA YK NO 26 TH 2002)
PERANAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DLM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL DIY UAD
PERANAN DPRD PERIODE 1999-2004 DLM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KAB. SLEMAN (STUDI TTG PARTISIPASI PUBLIK DLM PEMERINTAHAN DAERAH)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PNS DARI KEANGGOTAAN PARPOL DI PROP. DIY DAN JAWA TENGAH
PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999 (ANALISIS YURIDIS TTG PENETEPAN PENSIUN OTOMATIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999)
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YK DLM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERQWAWASAN LINGKUNGAN
ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI KAB. SLEMAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWASAN DAERAH KAB. SLEMAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22/99 TTG PEMERINTAH DAERAH UAD
TINJAUAN YURIDIS TTG USULAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM DAN SESUDAH SK MENKOWAS BANGPAN NO 38/KEP/MK WASPAN/8/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999
PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRATIF OLEH PEJABAT YG BERWENANG TERHADAP PERBUATAN PNS DI KANTOR REGIONAL 1 BKN YK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP INPRES NO 15 TH 1983) UAD
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR NEGARA DLM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAH YG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PP 101 TH 2000 DI BKN YK
PELAKSANAAN PERDA NO 29 TH 2001 TTG PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKASI DI KAB. BANTUL
PROSES PEMBENTUKAN KAB. ROKAN HULU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAH DI DAERAH
AKUISISI NASIONAL ARSIP ORDE BARU DAN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN DI KAB. BANTUL SBG UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BAHAN PERTANGGUJAWABAN NASIONAL (ARSIP BIDANG HUKUM)
PERAN BUPATI DLM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHKAB. SEMARANG)
PERANAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DLM BIDANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KAB. SLEMAN
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DLM PENGADAAN PNS SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI TTG PERATURAN PEMERINTAH NO II TH 2002 TTG PENGADAAN PNS)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD SUKOREJO KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO UAD
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN (STUDI KOMPARATIF PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN Undang-Undang Dasar 1945)
PELASANAAN UU NO 28 TH 1999 DLM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PNS GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT) STUDI KASUS DI KANREG I BKN YK
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TTG PELAKSANAAN UU NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK)
PERANAN KEPALA DESA DLM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA TANJUNG SARI KEC. TERSONO KAB. BATANG BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999
PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KAB. BANTUL
PERANAN LURAH DLM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULON PROGO (STUDI PERBANDINGAN UU NO 5 TH 1979 DG UU NO 22 TH 1999)
PERANAN PENGADILAN NEGERI DAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DLM PROSES PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 62 TH 1958
PENGARUH REALISASI PERATURAN DAERAH NO 2 TH 1998 TTG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. GUNUNG KIDUL
PERANAN DPRD PROPINSI BANGKA BELITUNG DLM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999
PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KAB BANTUL
DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI TERHADAP PENGATURAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO 2 TH 1999 UU NO 2 TH 1999 DAN UU NO 31 TH 2002
PELAKSANAAN PUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, JAKSA AGUNG, KEPOLISIAN NEGARA, RI TTG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SATU ATAP (TERPADU) DI KOTA YK
IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KEPERAWATAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. BANTUL
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TH 1980 TTG DISIPLIN KERJA PNS SBG SALAH SATU SYARAT KENAIKAN PANGKAT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNDIP SEMARANG UNDIP
PERANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DLM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. KENDAL UNDIP
KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MPR PASCA AMANDEMEN Undang-Undang Dasar 1945 (STUDI PERBANDINGAN) UNDIP
PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN DINI PADA PT TELKOM BANJARMASIN
KEDUDUKAN DAN PERAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA YK
STUDI KOMPARASI LEMBAGA MK INDONESIA DG MAHKAMAH KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT DLM JUDICIAL REVIEW DAN IMPEACHMENT
PERANAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI DLM PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESMAS DI KAB. GUNUNG KIDUL
PELAKSANAAN CITIZEN CHARTER DLM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN CATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL UGM
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DLM MENETAPKAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN PASAL 24 AYAT 1 Undang-Undang Dasar RI TH 1945EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DLM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KAB KARANGANYAR (ANALISIS TERHDAPA SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI NO. T/130/33/1689/OTDA THN 2003
HUBUNGAN KERJA ANTARA LURAH DESA DENGAN BPD DALAM PERATURAN DESA (STUDI DI DESA TAMANTIRTO KEC KASIHAN KAB BANTUL)
KAJIAN YURIDIS PASAL 31 AYAT (1) Undang-Undang Dasar RI TAHUN 1945 (STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2007-2011 DSALAM PIDANG PENDIDIKAN)
PERAN DPD DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TINJAUA SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (KAJIAN TERHADAP PASAL 18 Undang-Undang Dasar 1945)
HUBUNGAN KERJA ANTARA LURAH DESA DENGAN BADAN MUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA TAMANTIRTO KEC KASIHAN KAB BANTUL)
SINKRONISASI PASAL 40N POERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN PASAL 34 AYAT (1) DAN AYAT (2) Undang-Undang Dasar 1945 ATMA 2009
121/AJ PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA YUOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2009 MENURUT UU NO. 42 TAHUN 2008
TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KAB PATI
KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU)
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNANN DI KAB SLEMAN MENURUT PERDA NO. 12 TAHUN 2003
FUNSGI DANJ PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIAuad 2004
PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENJAGA KELUHURAN MERTABAT DANB PERILAKU PARA ANGGOTA DPRD KAB BANTUL
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PHPU/DVI/2008 ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROP JAWA TIMUR
KEMANDIRIAN DAN KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGAAN INDONESIA (TELAAH KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI)
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
SISTEM PERS INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1990 TENTANG PERS (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN MAJALAH PLAY BOY INDONESIA)
PENERAPAN PERATURAN SANKSI DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB SLEMAN
KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH AGUNG SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004
PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KUPANG KAB. DATI II KUPANG] – 92
FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI [STUDI KASUS DI KEC. YANG ADA DI KABUPATEN DATI II MALANG] - 92
PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN – 92
KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT Undang-Undang Dasar 1945 – 89
PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. JAROKAN KAB. DATI II KEDIRI – 92
TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB. DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BANGU – 91
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DI KELUARKANNYA UU NO. 4 TH 1982 [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II LUMAJANG] – 91
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TH 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHNAN PEMEGANG HAK [STUDI DI KEC. BANDUNG KAB. TULUNGAGUNG] – 92
PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN [SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI] – 90
PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA [STUDI DI DESA WANDAN PURO DAN SEMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB. DATI II MALANG]
PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT [SUTAU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN] – 87
AKIBAT HUKUM PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG [STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUBUN KODYA DATI II MALANG] – 89
INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. DATI II MALANG – 91
KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DIBIDANG LEGISLATIF MENURUT Undang-Undang Dasar 1945 - 89
PERANAN GOLONGAN KARYA SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT [DI DATI II KAB. MAGETAN] – 90
TUNJANGAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM Undang-Undang Dasar 1945 – 90
KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI II NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA – 91
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY – 80
DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI – 94
IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK2 ASASI MANUSIA DI INDONESIA – 91
KOSONG
KOSONG
PERANAN AWG1 SUMBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 4 TH 1982 TENTANG KETENTUAN2 POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBULU DAN KEC. SUSUT KAB. DATI II BANGLI] - 95
REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI DESA SEPULU KEC. SEPULU KAB. MALANG] - 94
KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN PELAKSANANNYA [STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB. DATI II SINGARAJA BALI] – 94
PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM – 94
TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 135-412 TH 1989 TENTANG PENYELENGGARAAAN KOTA ADMINISTRATIF [STUDI TENTANG HUB. WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL] – 96
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KOTAMADYA MALANG – 95
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CPNS [TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 8 TH 1974] – 94
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UU NO. 6 TH 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA [STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI] – 95
KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA [SUATU STUDI DI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) ] – 96
TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 7 TH 1983 [STUDI DI KEL. KALIWATES KEC. KALIWATES KAB. DATI II JEMBER] – 95
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II MALANG] – 95
KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTODA [SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB. DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG] - 95
TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TH 1978 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB. MALANG] – 96
PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH DAERAH KOTAMADYA MALANG MENURUT UU NO. 4 TH 1992 [STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG] – 96
PELAKSANAAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KANTOR BKKBN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS2 KEDINASAN MENURUT PP NO. 30 TH 1980 [STUDI DI KANTOR BKKBN KAB. SUMBU TIMUR] - 95
PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU KAB. DATI II MALANG] – 95
PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 82 & 83 TH 1984 DALAM PENEYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN [STUDI DI WILAYAH KEPANJEN KAB. DATI II MALANG] – 95
FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN [STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMENEP] – 95
EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO KEC. BLMBING DATI II KODYA MALANG [STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO] – 96
IMPELENTASI PERDA NO. 14 TH 1985 TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG – 95
EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH 1979 [STUDI DI DESA DAUH WARU KEC. NEGARA KAB. JEMRANA] – 95
KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA Taman Kanak-kanak II KAB. MALANG] – 95
SEGI2 HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI [SUATU STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT. CATS PASURUAN] – 96
PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. SE DIY DALAM PERSEPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL – 01
PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. DATI II TEGAL – 96
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB. SLEMAN – 04
PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH [STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TH 1992 DI CAB DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP DATI II JATIM DI MALANG] – 95
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
PERSIAPAN PEMERINTAH DERAH DALAM MENYONGSONG OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. WONOGIRI - 01
PERANAN UU NO. 5 TH 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA – 87
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TH 1999 [ANALISIS STUDI UU NO. 3 TH 1999] - 99
TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK NO. 01/G-TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI [KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN] – 05
PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UU NO. 5 TH 1874 DAN UU NO. 22 TH 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UU NO. 32 TH 2004 [STUDI KASUS DI PEMDA KOTA YK] - 05
HUB. ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UU NO. 22 TH 1999 DIKOTA YK – 04
PERAN DPA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESI [STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV Undang-Undang Dasar 1945 PADA MASA ORBA SAMPAI REFORMASI] – 03
PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 [STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA] – 02
KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN [STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN] – 03
PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KUPANG KAB. DATI II KUPANG] – 92
FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI [STUDI KASUS DI KEC. YANG ADA DI KABUPATEN DATI II MALANG] - 92
PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN – 92
KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT Undang-Undang Dasar 1945 – 89
PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. JAROKAN KAB. DATI II KEDIRI – 92
TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB. DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BANGU – 91
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DI KELUARKANNYA UU NO. 4 TH 1982 [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II LUMAJANG] – 91
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TH 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHNAN PEMEGANG HAK [STUDI DI KEC. BANDUNG KAB. TULUNGAGUNG] – 92
PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN [SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI] – 90
PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA [STUDI DI DESA WANDAN PURO DAN SEMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB. DATI II MALANG]
PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT [SUTAU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN] – 87
AKIBAT HUKUM PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG [STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUBUN KODYA DATI II MALANG] – 89
INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. DATI II MALANG – 91
KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DIBIDANG LEGISLATIF MENURUT Undang-Undang Dasar 1945 - 89
PERANAN GOLONGAN KARYA SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT [DI DATI II KAB. MAGETAN] – 90
TUNJANGAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM Undang-Undang Dasar 1945 – 90
KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI II NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA – 91
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY – 80
DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI – 94
IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK2 ASASI MANUSIA DI INDONESIA – 91
KOSONG
KOSONG
PERANAN AWG1 SUMBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 4 TH 1982 TENTANG KETENTUAN2 POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBULU DAN KEC. SUSUT KAB. DATI II BANGLI] - 95
REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI DESA SEPULU KEC. SEPULU KAB. MALANG] - 94
KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN PELAKSANANNYA [STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB. DATI II SINGARAJA BALI] – 94
PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM – 94
TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 135-412 TH 1989 TENTANG PENYELENGGARAAAN KOTA ADMINISTRATIF [STUDI TENTANG HUB. WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL] – 96
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KOTAMADYA MALANG – 95
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CPNS [TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 8 TH 1974] – 94
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UU NO. 6 TH 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA [STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI] – 95
KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA [SUATU STUDI DI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) ] – 96
TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 7 TH 1983 [STUDI DI KEL. KALIWATES KEC. KALIWATES KAB. DATI II JEMBER] – 95
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II MALANG] – 95
KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTODA [SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB. DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG] - 95
TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TH 1978 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB. MALANG] – 96
PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH DAERAH KOTAMADYA MALANG MENURUT UU NO. 4 TH 1992 [STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG] – 96
PELAKSANAAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KANTOR BKKBN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS2 KEDINASAN MENURUT PP NO. 30 TH 1980 [STUDI DI KANTOR BKKBN KAB. SUMBU TIMUR] - 95
PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU KAB. DATI II MALANG] – 95
PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 82 & 83 TH 1984 DALAM PENEYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN [STUDI DI WILAYAH KEPANJEN KAB. DATI II MALANG] – 95
FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN [STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMENEP] – 95
EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO KEC. BLMBING DATI II KODYA MALANG [STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO] – 96
IMPELENTASI PERDA NO. 14 TH 1985 TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG – 95
EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH 1979 [STUDI DI DESA DAUH WARU KEC. NEGARA KAB. JEMRANA] – 95
KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA Taman Kanak-kanak II KAB. MALANG] – 95
SEGI2 HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI [SUATU STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT. CATS PASURUAN] – 96
PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. SE DIY DALAM PERSEPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL – 01
PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. DATI II TEGAL – 96
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB. SLEMAN – 04
PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH [STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TH 1992 DI CAB DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP DATI II JATIM DI MALANG] – 95
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
PERSIAPAN PEMERINTAH DERAH DALAM MENYONGSONG OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. WONOGIRI - 01
PERANAN UU NO. 5 TH 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA – 87
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TH 1999 [ANALISIS STUDI UU NO. 3 TH 1999] - 99
TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK NO. 01/G-TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI [KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN] – 05
PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UU NO. 5 TH 1874 DAN UU NO. 22 TH 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UU NO. 32 TH 2004 [STUDI KASUS DI PEMDA KOTA YK] - 05
HUB. ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UU NO. 22 TH 1999 DIKOTA YK – 04
PERAN DPA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESI [STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV Undang-Undang Dasar 1945 PADA MASA ORBA SAMPAI REFORMASI] – 03
PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 [STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA] – 02
KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN [STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN] – 03
Peran dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut
Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Fungsi Legislasi DPRD
Esensi Pemaknaan Kata “Demokratis” Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indoneisa Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945
Pembuatan Engine Stand Toyota Kijang Seri 5k Sebagai Media Pembelajaran Praktik Teknologi Motor Bensin
Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi
Peranan Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran
Pelaksanaan Sistem Pemilukada Dalam Implikasi Pertanggungjawaban Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemda Yang berlaku Di Indonesia
Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Persepektif Independensi Peradilan dan Akuntabilitas Peradilan
Akuntabilitas dan Transparansi Kepala Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
Pengawasan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Kedudukan Dan Peranan Ombudsman RI Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Complaint Sebagai Perwujudan Negara Hukum
Hubungan Jaksa Agung Dan Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia
Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79PUU-IX2
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.92Puu-X2012 Ke Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum
Tinjauan Ketatanegaraan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Dalam Penyelenggaraan Demokrasi Di Indonesia
Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uu No. 22 Tahun 2004
Peran dewan perwakilan rakyat Dalam Pengangkatan Duta Besar Ri Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Uu No. 43 Tahun 1999 DI Kejaksaan Negeri Semarang
Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dihubungkan Dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Eksistensi Kebijakan Daerah Yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korup...
PERANAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 (STUDI DI WILAYAH KOTATIF KUPANG KAB DATI II KUPANG) (1999)
FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI (SUATU STUDI DI KEC. YANG ADA DI KAB DATI II MALANG) (1992)
PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN (1992)
KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT Undang-Undang Dasar 1945 (1989)
PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. TAROKAH KAB DATI II KEDIRI (1992)
TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTATIF BANGIL (1991)
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DIKELUARKANNYA UU NO 4 TAHUN 982 (STUDI DI PEMDA KAB DATI II LUMAJANG) (1991)
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHONAN PEMEGANG HAK (STUDI DI KEC. BANDUNG KAB TULUNGAGUNG) (1992)
PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI)
PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (SUATU STUDI DI DESA WADAH PURO DAN EMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB DATI II MALANG)
PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (SUATU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN) (1987)
PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG (STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUKUN KODYA DATI II MALANG) (1999)
INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB DATI II MALANG (1991)
KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT Undang-Undang Dasar 1945 (1989)
PERANAN GOLKAR SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT (DI DATI II KAB MAGETAN) (1990)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM Undang-Undang Dasar 1945 (1990)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI I NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA (1991)
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY (1980)
DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN RI (1994)
IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (1991)
EQUALITY BEFORE THE LAW
PERANAN AWIG-AWIG SUBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1989 TENTANG KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBUKU DAN KEC SUSUT KAB DATI II BANGLI) (1995)
REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT(STUDI DI DESA SEPUPU KEC. SEPULU KAB. MALANG) (1994)
KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PALAJ DAN PELAKSANAANNYA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB DATI II SINGARAJA BALI) (1994)
PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM (1994)
TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 135 – 412 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTATIF (STUDI TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL) (1996)
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KODYA MALANG (1995)
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1974 (1994)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DITINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PADA PMII CAB MALANG) (1995)
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SISTEM SESUAI DENGAN UU NO 6 TAHUN 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB KEDIRI) (1995)
KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (SUATU STUDI DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO) (1996)
TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RT DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 7 TAHUN 1983 (STUDI DI KEL KALIWATES KEC. KALIWATES KAB DATI II JEMBER) (1995)
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH(STUDI DI PEMDA KAB DATI II MALANG) (1995)
KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG) (1995)
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 1970 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH (SUATU STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB MALANG) (1996)
PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DI LAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KODYA MALANG MENURUT UU NO 4 TAHUN 1992 (SUATU STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG) (1996)
PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR BADAN KOORDINASI KB NASIONAL BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS KEDINASAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TAHUN 1980 (STUDI DI KANTOR BKKBN KAB SUMBA TIMUR) (1995)
PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 (STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU DATI II MALANG) (1995)
PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 81, 82, 83 TAHUN 1984 DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (STUDI DI WILAYAH KEC. KEPAJEN KAB DATI II MALANG) (1995)
FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTAHANAN (STUDI DI KANTOR PERTAHANAN NASIONAL KAB SUMENEP ) (1995)
EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEC BUNULREJO KEC. BLIMBING DATI II KODYA MALANG (STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL BUNULREJO) (1996)
IMPLEMENTASI PERDA NO 14 TAHN 1985 TENTANG PENGANGKUTAN PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG) (1995)
EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1979 (STUDI DI DESA DAUH WARU KEC NEGARA KAB JEMBRANA) (1995)
KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH Taman Kanak-kanak II KAB MALANG) (1995)
SEGI-SEGI HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI (STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT BOOTS PASURUAN) (1996)
PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 1999 DI KAB SE DIY DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL (2001)
PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB DATI II TEGAL (1996)
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB SLEMAN (1995)
PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (SUATU STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TAHUN 1992 DI CAB. DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP. DATI II JATIM DI MALANG) (1995)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DITINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI KANTOR PELAYANAN PAJAK YK DUA) (1995)
PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 1999 DI KAB WONOGIRI (2001)
PERANAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA (1987)
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (2006)
TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA LAKSANA NEGARA YK NO 01/G/TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI (KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN) (2005)
PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI PEMERINTAH DAERAH KOTA YK) (2005)
HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 77 TAHUN 1999 DI KOTA YK (2004)
PERAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA (STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV Undang-Undang Dasar 1945 PADA MASA ORDE BARU – REFORMASI) (2003)
PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009(STUDI KASUS DPRD KAB PURBALINGGA) (2002)
KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB SLEMAN) (2003)
PARTAI POLITIK DAN TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DARI ERA ORDE BARU – REFORMASI) (2005)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MPR DALAM MELAKUAKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (2004)
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. BANTUL (STUDI KASUS DI KANTOR PPAT CHRIS ARYA AMINAH SH KADIPIRO NO 9 YK) (2005)
EKSISTENSI PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HUKUM AGAMA DITINJAU DARI SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL (2007)
ANALISIS SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN Undang-Undang Dasar NEGARA RI TAHUN 1945 (STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR , DPR, DAN DPD) (2008)
KAJIAN YURIDIS PASAL 31 AYAT (1) Undang-Undang Dasar RI TAHUN 1945(STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YK PERIODE 2007 – 2011 DALAM BIDANG PENDIDIKAN) (2008)
REALISASI HUBUNGAN HIERARKIS ANTARA KABUPATEN DAN PROPINSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI KAB. KARIMUN PROP KEPULAUAN RIAU) (2006)
STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENGAJUKAN CALON PIMPINAN DAERAH PEREMPUAN DI KAB. KEBUMEN (2006)
PERANAN PEJABAT IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI YK (2002)
PERANAN PEMERINTAH KOTA YK DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT PENGOPRASIAN KENDARAAN UMUM DI KOTA YK (2009)
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGGALI POTENSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. WONOSOBO (2009)
PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. WONOSOBO (2003)
PERANAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DI WILAYAH DKI JAKARTA (2008)
KEDUDUKAN DAN PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004 (2009)
TINJAUAN YURIDIS WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEMANU NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2008) (2009)
PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN KHATAM ALQUR’AN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM DAERAH KAB HULU SUNGAI SELATAN (2009)
PENYELESAIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (2009)
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN PASAL 24 AYAT (1) Undang-Undang Dasar RI TAHUN 1945 (2009)
PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. NGAWI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAB NGAWI NO 05 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN (2008)
CHECKS AND BALLANCES ANTARA LEMBAGA NEGARA DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN (2007)
PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN (DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2002) (2008)
FUNGSI POLISI LALULINTAS DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN SABUK KESELAMATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI (2008)
PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SEMARANG TIMUR (2008)
TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN RI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPALA MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (2011)
PERAN KANTOR PELABUHAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PELABUHAN (2009)
OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KAB BOYOLALI (2009)
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM MELAKSANAKAN PENAGIHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA BUDI SATU (2008)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. PATI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (2008)
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30. TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIOAL KAB. BLORA (2008)
KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KEC. KUNDURAN KAB BLORA (2009)
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH DEP HUKUM DAN HAM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN DI PROP, JAWA TENGAH (2010)
FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA DI DESA DEMANGAN KEC. TAHUNAN KAB JEPARA (2011)
MEKANISME KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN (2011)
SISTEM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI (2010)
TATACARA PEMILIHAN KEPALA DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KAB. PATI NO , 5 TAHUN 2007 (2007)
KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KEC. TEGOWANU KAB GROBOGAN (2009)
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (2010)
TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI (2008)
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA RI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH Undang-Undang Dasar 1945 (KAJIAN HTN) (2009)
OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KAB. DEMAK (2009)
PERAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KAB DEMAK (2009)

Download Kumpulan Skripsi Untuk Jurusan Hukum Tata Negara Terbaru - Demikian yang sanggup pendidikananakusiadewasa bagikan untuk Teman-teman semua. Semoga dengan Skripsi ini sanggup membantu temen sahabat dalam mencari refrensi yang relafan. Tetap Semangat untuk menempuh kiprah Akhir.

Baca Juga yang sejenis

Pencarian yang paling banyak dicari

judul skripsi aturan tata negara 2020
judul skripsi aturan tata negara terbaru 2019
judul skripsi aturan tata negara islam
judul skripsi aturan tata negara siyasah
judul skripsi aturan tata negara normatif
skripsi aturan tata negara perihal pemilu
judul skripsi aturan tata negara 2021
judul skripsi htn 2018